Ketika Regulasi Bertentangan dengan Konstitusi: Apa yang Bisa Dilakukan?
Pendahuluan Dalam negara hukum, semua produk hukum harus sejalan dengan konstitusi
sebagai norma hukum tertinggi. Namun dalam praktiknya, tidak sedikit regulasi, baik di
tingkat pusat maupun daerah, yang menimbulkan kontroversi karena dinilai bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan penting: apa yang
dapat dilakukan warga negara atau pihak yang terdampak ketika berhadapan dengan regulasi
yang dianggap inkonstitusional? Artikel ini membahas langkah-langkah hukum yang tersedia
untuk merespons persoalan tersebut.
Bentuk-Bentuk Regulasi yang Berpotensi Bertentangan dengan Konstitusi Beberapa
jenis regulasi yang berpotensi melanggar konstitusi antara lain:
- Undang-Undang (UU) yang memuat pasal diskriminatif atau membatasi hak asasi
manusia. - Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Presiden (Perpres) yang melebihi
kewenangan delegatif. - Peraturan Daerah (Perda) yang bertentangan dengan prinsip keadilan sosial atau
diskriminatif terhadap kelompok tertentu.
Apa yang Bisa Dilakukan?
- Uji Materi ke Mahkamah Konstitusi (MK)
Jika regulasi yang dipersoalkan berbentuk Undang-Undang, pihak yang dirugikan
secara konstitusional dapat mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. MK
memiliki kewenangan untuk membatalkan pasal atau norma dalam UU yang
bertentangan dengan UUD 1945. - Uji Materi ke Mahkamah Agung (MA)
Untuk peraturan di bawah undang-undang seperti Peraturan Pemerintah, Perpres, atau
Perda, uji materinya dilakukan ke Mahkamah Agung. MA dapat membatalkan
peraturan tersebut apabila terbukti bertentangan dengan peraturan perundang
undangan yang lebih tinggi. - Melaporkan ke Ombudsman atau Lembaga Pengawas Lainnya
Jika pelaksanaan regulasi mengandung unsur mal-administrasi atau ketidakadilan,
laporan dapat diajukan ke Ombudsman Republik Indonesia. - Advokasi dan Partisipasi Publik
Masyarakat juga dapat menyuarakan ketidaksetujuannya melalui jalur advokasi,
kampanye publik, diskusi akademik, atau keterlibatan dalam uji dengar pendapat
pembentukan peraturan.
Tantangan dalam Melawan Regulasi yang Inkonsitusional
- Tidak semua masyarakat memahami proses dan lembaga yang berwenang menguji
peraturan. - Biaya dan prosedur hukum yang kompleks dapat menjadi hambatan.
- Kekuatan politik atau kepentingan tertentu bisa mempengaruhi keberhasilan proses.
Penutup Peraturan yang bertentangan dengan konstitusi dapat menimbulkan ketidakadilan
dan pelanggaran hak asasi. Oleh karena itu, penting bagi warga negara dan pemangku
kepentingan lainnya untuk memahami mekanisme hukum yang tersedia. Dengan langkah
yang tepat dan pemahaman yang memadai, konstitusi dapat ditegakkan dan keadilan sosial
dapat tercapai.
Catatan: Artikel ini disusun untuk kepentingan edukasi dan bukan merupakan nasihat
hukum.